contoh ijin prinsip

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Nomor :         /61/IP/I/PMDN/2010

Nomor Perusahaan : 196990.2010

NPWP : 00.999.888.7-666.000

Sehubungan dengan permohonan yang saudara sampaikan tanggal 11 Mei 2010,

dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17

Tahun 2006 tentang Kepabean, Pemerintah Republik Indonesia memberikan izin

PRINSIP PENANAMAN MODAL sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan izin

sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut:

I.

DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan

: CV. KALBAR JAYA

2. Alamat :

Jl. Tanjung Pura RT. 1/ RW. 10, Siantan Hilir,

Pontianak Utara,  Pontianak 78241

3. Lokasi Proyek : Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

4. Bidang Usaha : 7290 Kegiatan Lain Yang Berkaitan Dengan

Komputer

Produksi

Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Keterangan

Ekspor(%)

-

Komputer

7290

Unit 20

0,00

ok

(dua puluh)

5.

Nilai Investasi :

a.

Modal Tetap

Pembelian dan Pematangan

:

Rp.

0,00

Tanah

Bangunan / Gedung

:

Rp.

0,00

Mesin/Peralatan dan Suku

:

Rp.

0,00

Cadang

Lain-Lain

:

Rp.

100.000.000,00

:

Rp.

100.000.000,00

Sub Jumlah

b.

Modal Kerja

(untuk 1 turn over)

:

Rp.

0,00

c.

Jumlah

:

Rp.

100.000.000,00

6.

Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

5 Orang

II.

FASILITAS PENANAMAN MODAL  :

Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin dan barang modal sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.

III. LAIN-LAIN :

Otomasi 06/08/2010

Nomor         /61/IP/I/PMDN/2010

:

Halaman

:

2

(3)

1.

Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.

2.

Permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud dalam butir II disampaikan kepada PTSP BKPM.

3.

Perusahaan yang siap beroperasi/berproduksi komersial wajib mengajukan

permohonan Izin Usaha kepada PTSP yang menerbitkan Izin Prinsipnya.

4.

Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

dan melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan

lainnya.

5.

Khusus bagi perusahaan penanaman modal asing, dalam hal terjadi

perselisihan antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia yang

tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia

mengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian

perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman

modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.

6.

Apabila Perusahaan menginginkan perubahan bidang usaha termasuk

perubahan jenis dan kapasitas produksi serta/atau perubahan penyertaan

dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase

kepemilikan saham asing, Perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan,

sedangkan untuk perubahan ketentuan lainnya perusahaan melakukan

pelaporan atas perubahan tersebut ke PTSP penerbit Izin Prinsipnya.

7.

Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-

waktu dapat diubah bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat

kekeliruan.

Pontianak

BPMD Provinsi  Kalimantan Barat

Kepala BPMD Provinsi Kalbar

Drs. M. ZEET HAMDY ASSOVIE, MTM

NIP

: 19620815 199103 1 011

Pangkat :

Pembina Utama Madya

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.

Menteri Dalam Negeri;

2.

Menteri Keuangan;

3.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi

Hukum Umum;

4.

Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;

5.

Menteri Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL

atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan

(UPL)];

6.

Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang

usaha yang diwajibkan bermitra);

Otomasi 06/08/2010

Nomor         /61/IP/I/PMDN/2010

:

Halaman

:

3

(3)

7.

Gubernur Bank Indonesia;

8.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanaman modal yang akan memiliki

lahan);

9.

Direktur Jenderal Pajak;

10.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

11.

Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

12.

Gubernur yang bersangkutan;

13.

Bupati/Walikota yang bersangkutan;

14.

Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip Penanaman modal yang dikeluarkan oleh

PTSP-PDPPM dan PTSP-PDKPM);

15.

Kepala PDPPM (khusus bagi Izin Prinsip Penanaman modal yang dikeluarkan

oleh PTSP-BKPM dan PTSP-PDKPM);

16.

Kepala PDKPM (khusus bagi Izin Prinsip Penanaman modal yang dikeluarkan

oleh PTSP-BKPM dan PTSP-PDPPM).

Otomasi 06/08/2010